Gonta ganti presiden/menteri maka gonta ganti juga programnya, agaknya pameo itu ada benarnya... baru-baru ini DITJEN PMPTK sudah dibubarkan dan berubah menjadi Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (B P S D M P P M P).
Agaknya singkatan lembaga baru tersebut cukup sulit untuk diingat dibandingkan dengan PMPTK, sebelumnya sebagian guru pu mengajukan protes pembubaran PMPTK, namun pemrintah jalan terus... akhirnya kita bisa berfikir positif mudah-mudahan dapat membawa dunia pendidikan khususnya peningkatan sumberdaya manusia Indonesia bisa lebih baik lagi, khususnya diklat dan penataran guru bisa diperbanyak :)
Wednesday, January 26, 2011
hati-hati kuliah "program Kerjasama"
Menuntut ilmu memang kalau bisa sampai ke negeri cina, pepatah itu memotivasi siapapun betapa pentingnya mencari ilmu. Dalam mencari sekolah atau Universitas/perguruan tinggi harus teliti betil-betul, sebab kalau tidak akan timbul penyesalan dikemudian hari.
Seperti yang dialami dan diceritakan oleh seorang mahasiswa di palangkaraya mengungkapkan, dia merasa "terjebak" oleh perguruan tinggi tempatnya menuntut ilmu. pasalnya penyelenggaraan jurusan pendidikan yang ternyata nota bene "kerjasama" antara perguruan tinggi lokal palangkaraya dan perguruan tinggi luar kalteng.
"Biaya kuliahnya mahal, dan ternyata biaya izin penyelenggaraan pembelajaran dibebankan kepada mahasiswa," ujar elis, yang enggan disebutkan nama aslinya di korankan. lebih lanjut diungkapkannya kalau antara informasi awal dengan kenyataannya ternyata berbeda jauh. mulai dari biaya SPP yang dibayarkan berbeda dengan diinformasikan sebelumnya hingga nilai hasil pembelajaran yang hingga kini masih belum keluar, padahal dia dengan teman-temannya sudah dua semester menjalani kuliah. sementara itu, gaji/honor dosen yang mengajarpun ternyata belum dibayarkan oleh pengelola program tersebut hingga dua semester ini dan ini sempat diungkapkan dosen kepada para mahasiswanya hingga mahasiswa merasa janggal, karena mereka sudah melakasanakan kewajibannya membayar SPP dan sebagainya.
Seperti yang dialami dan diceritakan oleh seorang mahasiswa di palangkaraya mengungkapkan, dia merasa "terjebak" oleh perguruan tinggi tempatnya menuntut ilmu. pasalnya penyelenggaraan jurusan pendidikan yang ternyata nota bene "kerjasama" antara perguruan tinggi lokal palangkaraya dan perguruan tinggi luar kalteng.
"Biaya kuliahnya mahal, dan ternyata biaya izin penyelenggaraan pembelajaran dibebankan kepada mahasiswa," ujar elis, yang enggan disebutkan nama aslinya di korankan. lebih lanjut diungkapkannya kalau antara informasi awal dengan kenyataannya ternyata berbeda jauh. mulai dari biaya SPP yang dibayarkan berbeda dengan diinformasikan sebelumnya hingga nilai hasil pembelajaran yang hingga kini masih belum keluar, padahal dia dengan teman-temannya sudah dua semester menjalani kuliah. sementara itu, gaji/honor dosen yang mengajarpun ternyata belum dibayarkan oleh pengelola program tersebut hingga dua semester ini dan ini sempat diungkapkan dosen kepada para mahasiswanya hingga mahasiswa merasa janggal, karena mereka sudah melakasanakan kewajibannya membayar SPP dan sebagainya.
Subscribe to:
Posts (Atom)