Pendidikan
adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumberdaya manusia yang punya
dasa saing tinggi dan handal dalam menhadapi era persaingan globalisasi/bebas
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena tanpa adanya pendidikan yang baik
dan berkualitas, maka rakyat Indonesia khususnya masyarakat di Kalimantan
Tengah akan selalu tertinggal dari daerah lainnya.
Belum lama ini
kepala LPMP Kalteng mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas mutu pendidikan
harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan semua stakeholder. Dalam tataran
lembaga yang berwenang mengurusi masalah pendidikan, sudah seharusnya LPMP dengan
diknas di kabupaten/kota bergandengan tangan bahu membahu memperbiki dan
meningkatkan kualitas pendidikan baik secara kwantitatif dan kuaitiatif.
Namun yang
terjadi dilapangan tidaklah mulus seperti yang direncanakan. Banyak masalah yang terjadi dan menghambat
upaya tersebut. Salah satu masalah yang cukup mencolok adalah sulitnya diknas
kabupaten/kota diajak koordinasi dan menjalankan program kemitraan yang
ujung-ujungnya adalah peningkatan mutu pendidikan. Dalam penganggaran kegiatan
selalu berharap dana dari LPMP dan tidak berani menganggarkan sendiri biaya
kegiatan penjaminan mutu. Bahkan dana sharing pun yang ditawarkan LPMP terkadang
tak berani ikut sharing.
Dalam setiap
kegiatan di LPMP ada beberapa kabuapten yang sulit diundang, padahal undangan
via surat, fax dan telp untuk menanyakan tindak lanjut dari surat undangan
dianggap sepele. Salah satu kabupaten tersebut adalah kabupaten katingan. Demikian
yang diungkapkan menurut pengalaman berbagai panitia kegiatan yang ada di lpmp. Boro-boro mengundang bupati, untuk
kepala dinas saja jarang yang mau datang ketika diundang LPMP, padahal undangan
sudah memakai kops surat dari gubernur Kalteng.
Sementara itu,
Murung Raya, Gunung Mas, Sukamara, Seruyan, dan Lamandau adalah kabupetn
pemekaran yang melaukakan kerjasama mitra dengan LPMP Kalteng dalam penjaminan
mutu pendidikan. Sementara kabupaten lainnya masih belum untuk melakukan hal
serupa, ungkap Krisnayadi Toendan kepala LPMP Kalteng kepada wartawan beberapa
waktu lalu (lihat kapos 4/4/2012).
Kabupeten yang
lain sebenarnya tahu tentang penjaminan mutu pendidik, namun nampaknya sekedar
hanya tahu dan belum bekerjasama dengan LPMP dalam sinergis program penjaminan
mutu pendidikan.
Berdasarkan pengalaman
dan kenyataan tersebut diatas masyarakat kecil, terutama guru dan tenaga
kependidikan yang dirugikan akibat dari prilaku pejabat diknas yang kurang
peduli terhadap penjaminan mutu pendidikan.
Sudah seharusnya
para bupati memilih kepala diknas yang benar-benar pro pendidikan bukan sekedar
balas jasa karena pernah jadi timsukses pilkada dahulu. Begitu pula halnya
dengan masyarakat harus cermat memilih pemimpinnya yang benar-benar bisa
membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat itu sendiri, tidak tergoda oleh
uang seratus atau dua ratus ribuan.