Refleksi Hardiknas tahun 2009

Masalah pendidikan menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Tidak terkecuali di kalimantan tengah. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu misi dalam berbagai kampanye yang sangat manis diucapkan, dijanjikan calon gubernur, calon legeslatif , bupati/walikota.

Namun… ketika mereka terpilih apa yang dijanjikan masih jauh dari harapan. Banyak permasalahan yang tidak diselesaikan dan kurang komitemen dalam pembangunan pendidikan seolah-olah sudah lupa janjinya.

Untuk di propinsi kalteng, ada beberapa masalah yang menjadi sorotan penulis :

1. Pejabat pendidikan

Banyak pejabat pendidikan yang diangkat bukan berdasarkan kompetensi dan jenjang karir yang ada, tetapi sering cenderung beraroma politis. Belum lagi moralitasnya, ganti pejabat seakan otomatis juga ganti kebijakannya. Selain itu, banyak pegawai dinas pendidikan yang suka dibongkar pasang pimpinannya untuk ditempatkan pada posisi lainnya, padahal yang bersangkutan sudah di diklat/workshop untuk melaksanakan tugas tertentu. Akibatnya koordinasi dan komunikasi serta kerjasama dengan instansi lainnya mengulang lagi dari awal.

2. Sarana dan prasarana sekolah

Sarana dan prasarana phisik sekolah yang masih tidak sesuai standar nasional pendidikan. Pembangunannya pun diprioritaskan di perkotaan, sedikit sekali menjangkau dipedalaman, termasuk perumahan dinas guru banyak yang sudah lapuk, hancur dan tidak layak huni. Lucunya lagi ada di kabupaten tertentu yang membangun sekolah jauh dari pemukiman warga yang ada didaerah tersebut.

3. Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan yang ada sebarannya tidak merata. Lebih menumpuk di perkotaan. Ini dikarenakan kurangnya appresiasi terhadap pengabdian guru. Selain itu, banyak guru yang kualifikasinya masih SMU/SPG. D2 dan D3… termasuk juga pengangkatan kepala sekolah dan pengawas yang belum sesuai dengan standar nasional pendidikan.

4. Kesejahteraan guru

Mengenai kesejahteraan guru masih tidak merata, hanya dirasakan oleh sebagian guru tertentu. Selain itu, tunjangan daerah seringkali tidak rutin keluarnya tiap bulan, ditambah lagi dengan adanya pungutan-pungutan tunjangan mereka tersebut, maupun pungutan lain ketika mau berurusan di dinas. Kemudian masalah sertifikasi guru seakan-akan malah merusak moral guru yang berlompa membuat sertifikat palsu dan suburnya pungutan liar dilingkungan akademik.

5. Biaya pendidikan

Setiap tahun, biaya pendidikan seakan semakin mahal. Coba liat saja dalam penerimaan calon siswa baru untuk sekolah TK, SD, SMP,SMA, Perguruan Tinggi? Berapa biaya yang harus dikeluarkan orangtua siswa / mahasiswa ?
Di palangkaraya saja misalnya, untuk biaya masuk anak TK jutaan rupiah, ada juga SD swasta yang mematok SPP 1,2 juta perbulan… ini belum lagi kalau biaya di SMP sampai perguruan tinggi, mesti mulai sekarang para siswa/orangtua harus banyak menabung untuk biaya pendidikan….

Namun sayangnya untuk kalteng pendidikan gratis masih belum diterapkan… kasihan bagi warga yang kurang mampu dan hidup dalam garis kemiskinan tidak dapat mencicipi sekolah.

Itulah sedikit gambaran yang ada yang bisa penulis ungkapkan, semoga bermanfaat dan menjadi intropeksi diri bagi pemegang otoritas pendidikan dan khususnya kita semua. Mari membangun pendidikan kita dengan cara yang elok, adil untuk semua dan bermartabat.