RENDAH, “KEPEDULIAN” PEMKAB TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumberdaya manusia yang punya dasa saing tinggi dan handal dalam menhadapi era persaingan globalisasi/bebas yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena tanpa adanya pendidikan yang baik dan berkualitas, maka rakyat Indonesia khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah akan selalu tertinggal dari daerah lainnya.

Belum lama ini kepala LPMP Kalteng mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas mutu pendidikan harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan semua stakeholder. Dalam tataran lembaga yang berwenang mengurusi masalah pendidikan, sudah seharusnya LPMP dengan diknas di kabupaten/kota bergandengan tangan bahu membahu memperbiki dan meningkatkan kualitas pendidikan baik secara kwantitatif dan kuaitiatif. 

Namun yang terjadi dilapangan tidaklah mulus seperti yang direncanakan.  Banyak masalah yang terjadi dan menghambat upaya tersebut. Salah satu masalah yang cukup mencolok adalah sulitnya diknas kabupaten/kota diajak koordinasi dan menjalankan program kemitraan yang ujung-ujungnya adalah peningkatan mutu pendidikan. Dalam penganggaran kegiatan selalu berharap dana dari LPMP dan tidak berani menganggarkan sendiri biaya kegiatan penjaminan mutu. Bahkan dana sharing pun yang ditawarkan LPMP terkadang tak berani ikut sharing. 

Dalam setiap kegiatan di LPMP ada beberapa kabuapten yang sulit diundang, padahal undangan via surat, fax dan telp untuk menanyakan tindak lanjut dari surat undangan dianggap sepele. Salah satu kabupaten tersebut adalah kabupaten katingan. Demikian yang diungkapkan menurut pengalaman berbagai panitia kegiatan yang ada di  lpmp. Boro-boro mengundang bupati, untuk kepala dinas saja jarang yang mau datang ketika diundang LPMP, padahal undangan sudah memakai kops surat dari gubernur Kalteng.

Sementara itu, Murung Raya, Gunung Mas, Sukamara, Seruyan, dan Lamandau adalah kabupetn pemekaran yang melaukakan kerjasama mitra dengan LPMP Kalteng dalam penjaminan mutu pendidikan. Sementara kabupaten lainnya masih belum untuk melakukan hal serupa, ungkap Krisnayadi Toendan kepala LPMP Kalteng kepada wartawan beberapa waktu lalu (lihat kapos 4/4/2012). 

Kabupeten yang lain sebenarnya tahu tentang penjaminan mutu pendidik, namun nampaknya sekedar hanya tahu dan belum bekerjasama dengan LPMP dalam sinergis program penjaminan mutu pendidikan. 

Berdasarkan pengalaman dan kenyataan tersebut diatas masyarakat kecil, terutama guru dan tenaga kependidikan yang dirugikan akibat dari prilaku pejabat diknas yang kurang peduli terhadap penjaminan mutu pendidikan. 

Sudah seharusnya para bupati memilih kepala diknas yang benar-benar pro pendidikan bukan sekedar balas jasa karena pernah jadi timsukses pilkada dahulu. Begitu pula halnya dengan masyarakat harus cermat memilih pemimpinnya yang benar-benar bisa membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat itu sendiri, tidak tergoda oleh uang seratus atau dua ratus ribuan.